Relawan Prabowo-Gibran Gelar Silaturahmi Bahas Dua Hal Penting

Jakarta – //DJALAPAKSINEWS// – Relawan Prabowo-Gibran yang juga sebelumnya Relawan Jokowi menggelar Silaturahmi, dalam kesempatan tersebut banyak relawan yang mempertanyakan perihal pelaporan ijazah yang dilakukan oleh Presiden ke 7 Joko Widodo dan rencana pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

Kordinator Tim Hukum Merah Putih C. Suhadi menjelaskan dalam pertemuan tersebut banyak relawan yang mempertanyakan dua hal. Yakni soal Ijazah Presiden Jokowi dan upaya pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden.

Advokat senior ini menjelaskan mengenai permasalahan Ijazah, dia menjelaskan kepada relawan lainnya jika apa yang dilakukan oleh Joko Widodo sudah sangat tepat yakni melaporkan hal itu ke Polda Metro Jaya.

“Kalau dibiarkan mau sampai kapan, gak akan ada endingnya. Kalau dilaporkan berarti memang ada endingnya, untuk itu kita serahkan semuanya kepada aparat penegak hukum dimana Polda Metro harus secepatnya memproses persoalan ini,” ucapnya di depan relawan Prabowo Gibran yang lain.

Dirinya pun menjelaskan jika memang nantinya ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam membuat fitnah maka harus segera dilakukan penangkapan, diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku bawa ke pengadilan.

“Ada pelaku yang merupakan residivis, artinya pernah melakukan perbuatan yang sama tetapi dalam kasus yang lain. Yang dilanggar sama terkait undang-undang ITE, sehingga itu bisa dikenakan penambahan pasal. Kalau tidak salah bisa ditambahkan sepertiga hukuman kalau dia melakukan kejahatan yang sama,” tegasnya. (05/2025)

Mantan Ketum Ninja ini juga mengatakan Dengan adanya pelaporan Pak Jokowi Relawan berharap jadi ujung tombaknya. Untuk terus mengawal, sebagai relawan kita akan mengawal itu sampai ke proses hukum.

“Proses hukum itu mulai dari tingkat pendidikan, kejaksaan bahkan pengadilan kita akan mengawalnya,” tegasnya.

Sementara terkait pemakzulan Gibran, Suhadi menilai jika rencana pemakzulan Gibran ini larinya untuk ke 2029. Kalau saya lhat yang sexi untuk 2029 nanti adalah Gibran karena posisinya dia sebagai wapres.

“Jadi sangat strategis kalau seandainya persoalan ini dibawa ke ranah 2029, tapi kan mereka salah karena Gibran adalah orang pekerja dia tidak memikirkan hal yang seperti itu. Karena yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bekerja, contohnya saat dia di Solo tidak mencitrakan sebagai wapres tapi bagaimana mencitrakan dirinya untuk kepentingan masyarakat bekerja untuk kepentingan orang banyak,” jelasnya.

Dilanjutkan Suhadi Dalam persoalan ini kesan yang muncul itu memang ada permainan yang tujuannya untuk menggoyang Gibran. Dia menyebut nika ini seperti jebakan batman. Kalau Gibran diarahkan memang untuk dilengserkan dan ini mempunyai tujuan besar dari pemerintah.

“Kalau nanti Gibran jatuh yang disalahkan siapa? Presiden. kalau sudah seperti itu orang akan menyerang keberadaan Presiden dan presiden telah dianggap melanggar konstitusi. Yang namanya Presiden dan wakil presiden adalah paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan,” tegasnya.

Suhadi juga menerangkan jika Gibran bisa diberhentikan apabila dia melakukan tiga hal, kejahatan terhadap negara, korupsi dan tindak pidana berat. Sepanjang itu tidak dilakukan oleh Gibran maka pemakzulan itu tidak akan bisa.

“Tapi kemarin ada seorang profesor yang mengatakan ijazah Gibran bisa ditelisik dan sebagainya. Saya melihat orang-orang yang bergelar profesor kadang-kadang suka gak nyambung jalan hidupnya,” ucapnya.

“Waktu Gibran mendaftar itu kan sudah diuji, pasti sudah ditanyakan di perguruan tinggi dimana dia berkuliah. Gak mungkin dong KPU ujuk-ujuk berani seperti itu, menyatakan sebuah dokumen seorang wakil presiden tidak ditanya pasti ditanya itu,” tutup Suhadi.

Lebih lanjut dia mengatakan seluruh relawan akan secara maksimal dan total mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. “Tak hanya di periode ini, namun juga di pemilu 2029 mendatang” tutupnya. //Hari S/Jw//